DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, ini Sebabnya

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Langkah konkrit yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan menggelar Rapat Paripurna hari ini, yakni membahas revisi dua buah regulasi, yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) serta UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3) pada hari ini, Kamis (5/9).

Rencananya, fraksi-fraksi akan dimintai pendapatnya dan dilanjutkan pengambilan keputusan agar revisi UU KPK dan UU MD3 dapat menjadi usulan DPR dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu. “Iya betul, (revisi UU KPK dan UU MD3) agenda Rapat Paripurna,” kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat dikonfirmasi, Rabu (5/9).

Baca juga  Eks Menteri Orba; Perpindahan Ibu Kota Keliru

Sebelumnya sudah di ketahui bahwa Revisi UU KPK sudah mulai diupayakan DPR sejak 2010 silam. Namun, berbagai upaya yang dilakukan oleh para anggota dewan selalu kandas di tengah jalan lantaran sejumlah elemen masyarakat menolak DPR merevisi UU KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya dan pemerintah sudah sepakat untuk merevisi UU KPK yang mencakup pada empat poin yakni penyadapan, dewan pengawas, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan pegawai KPK.

Baca juga  Eks Menteri Orba; Perpindahan Ibu Kota Keliru

Menurutnya, DPR dan pemerintah ingin mengulas apakah UU KPK yang sudah berusia 17 tahun masih kompatibel dengan perkembangan zaman.

“Ya melakukan legislasi review terhadap seluruh produk perundangan-undangan, termasuk UU KPK. Apakah ini masih kompatibel sesuai dengan perkembangan zaman. Kami ingin penegakan hukum itu ke depan memiliki suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan,” ucap Masinton, Rabu (5/9).

Baca juga  14 Tahun Bergerak di Bidang Ekonomi, Ayep Zaki: Kemakmuran Harga Mati bagi NKRI

Sementara itu, revisi UU MD3 dilakukan untuk mengubah poin tentang jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 dari lima menjadi 10 orang.

Anggota Fraksi PPP, Amir Uskara, mengakui bahwa partainya telah mengusulkan revisi UU MD3. Motifnya, kata dia, PPP ingin seluruh partai politik yang lolos ke Parlemen di periode mendatang dapat diakomodasi di kursi pimpinan MPR.

Ia mengatakan kesembilan partai itu merupakan representasi dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Jadi, betul-betul MPR itu representatif dari perwakilan rakyat, itu yang kita pikirkan,” kata Amir saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (30/8).

(Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

DPD KNTI Tanjungbalai sesalkan Tidak Semua Nelayan Tradisional Mendapatkan Asuransi Nelayan

PILIHANRAKYAT.ID, Sumatera Utara-Senin Tanggal 4 Oktober PLT Walikota memimpin Apel pagi sekaligus pemberian asuransi ramayana untuk nelayan...

BEM PTAI : Tidak Masuk Akal TNI Disusupi PKI, Masyarakat Sudah Cerdas

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) bersilaturahmi dengan Panglima Kostrad Letjen...

Kiai Said: Kekayaan Simbol dan Kultural NU Intrumen Gerakan Revolusi Mental

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Penggerak Pemimpin Agama Pelopor dan Penggerak...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...