Jayapura-Kemenag wilayah Papua dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua menggelar pertemuan untuk merespon kondisi Papua yang masih memanas.
Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Hizkia Rollo menegaskan komitmen Papua sebagai “Tanah Damai”.
“Papua sudah ditetapkan sebagai Tanah Damai. Kita tidak boleh mengalah pada strategi dan cara apapun. Apapun alasan dan kepentingannya, pimpinan agama harus tetap menjadikan Papua Tanah Damai. Kita para tokoh lintas agama menyatakan sikap bahwa damai dan kerukunan adalah harga mati,” ujar Hizkia Rollo, Rabu (04/09).
Uskup Jayapura Leo Laba Ladjar juga menyampaikan ajakan dan imbauan senada, yakni ajakan membangun komunitas basis.
“Bukan sesuku tetapi yang berdekatan. Rukun dulu, bangun kerukunan. Kerukunan dan kedamaian jangan hanya membatasi diri pada satu agama atau suku, tapi pada siapapun yang membutuhkan,” pesan Leo.
Lebih lanjut, Uskup Leo pun berpesan bahwa rasisme, kecurigaan, dan komunalisme adalah hal yang perlu diberikan perhatian khusus.
“Kita perlu melihat lebih jauh, agar masalah yang muncul tidak hanya diatasi sekarang. Namun, benar-benar dapat diatasi secara mendasar dan tuntas,” tegasnya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Amsal Yowei menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang dihadiri 40 peserta ini, selain merupakan agenda rutin kali juga digelar khusus untuk menyikapi kondisi sosial di Papua.
“Kedamaian agak terganggu, sehingga kami mengundang berbagai pihak pemerintah dan tokoh lintas agama pada kesempatan ini untuk membahsa hal tersebut dan menghasilkan seruan atau rekomendasi. Koordinasi harus terus dibangun antar tokoh lintas agama agar suasana Papua tetap damai dan kondusif,” jelas Kakanwil.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Papua Pdt. Lipius Biniluk menyesalkan bahwa umat yang dilayani dan diseru dari atas mimbar-mimbar keagamaan dapat melakukan tindakan anarkis. Ia mengajak para tokoh lintas agama untuk merenungkan dan memperbaiki pengajaran dan pembentukkan karakter umat.
“Pencegahan ada di tangan kita selaku tokoh lintas agama. Sikap proaktif dan dedikasi yang tinggi sangat dibutuhkan dari tokoh lintas agama. Selain kesibukan internal masing-masing agar ada kepedulian bersama dalam menyikapi persoalan ini,” tutur Lipius.
Dalam pertemuan ini menghasilkan 6 seruan yang disepakati bersama:
1. Tokoh lintas agama menghimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga dan mempertahankan “Papua Tanah Damai”,
2. Doa dan puasa lintas agama tanggal 6 September 2019,
3. Menolak demonstrasi pada situasi dan kondisi saat ini di Papua, karena beresiko pada anarkisme,
4. Menolak rasisme antar elemen masyarakat di Indonesia,
5. Asrama mahasiswa agar dikelola oleh kepala asrama yang juga bertugas administratif dan membina, dan perlu ada asrama bersama mahasiswa lintas semua suku, agama dan ras,
6. Tokoh lintas agama di Tanah Papua meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika membuka pembatasan akses internet di Papua. (Cipto/PR.ID)
