Draf RKUHP Mendapat Penolakan Dari Masyarakat, Hingga Berujung Demonstrasi

Draf RKUHP mendapat penolakan dari masyarakat hingga berujung Demonstrasi
Draf RKUHP mendapat penolakan dari masyarakat hingga berujung Demonstrasi (Foto: liputan6)
banner 468x60

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Draf RKUHP itu mendapat penolakan dari masyarakat hingga berujung demonstrasi di depan gedung DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR periode 2019-2024 menunda pengesahan RKUHP.

Dalam sidang paripurna Revisi Undang-undang masih banyak yang dipertentangkan. Terbukti dengan banyaknya masyarakat maupun elemen mahasiswa yang melakukan aksi massa untuk menolaknya.

Presiden dan segenap DPR seharusnya menampung semua aspirasi-aspirasi yang digaungkan oleh seluruh elemen masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai seluruh wilayah. Karena semua itu merupakan fungsi dan tanggung jawab pemerintah untuk selalu mendengarkan aspirasi seluruh elemen masyarakat.

Sebagian partai politik sudah mendukung terkait penundaan revisi RUU tersebut. Salah satunya dari Partai Golkar, Golkar ingin penundaan RKUHP diisi dengan mendengarkan keberatan-keberatan dari masyarakat, sehingga dia mendukung penundaan pengesahan RKUHP di periode 2014-2019.

“Fraksi Partai Golkar mendukung upaya penundaan pengesahan RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI. Secara substansi, RUU KUHP ini memerlukan sosialisasi dan mendapatkan masukan masyarakat agar tidak menimbulkan misinterpretasi sehingga disalahpahami,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Selasa (24/9/2019).

“Penundaan pengesahan RUU KUHP ini harus dipergunakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai komponen masyarakat terkait dengan substansi yang menjadi keberatan masyarakat,” tegas Ace.

Ace menegaskan ada berbagai hal yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU KUHP. Aspek filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis serta norma dalam masyarakat disertai perkembangan demokrasi, HAM, serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi harus betul-betul diperhatikan.

“Kami ingin RUU KUHP ini direspons secara positif berbagai pihak karena KUHP merupakan pedoman hukum pidana yang akan jadi rujukan penegakan hukum kita,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu. (Rifa’i/PR.ID)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *