Kacau! Presiden Jokowi Tidak Boleh Mengeluarkan Perppu

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Presiden belum perlu mengeluar Perppu disaat kondisi Indonesia seperti ini. Sebab, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) masih kurang relevan Jokowi mengeluarkannya. 

Menurut Faisal Santiago, selaku Guru besar hukum Universitas Borobudur Jakarta, mengatakan Perppu dapat dikeluarkan jika memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya apabila negara dalam keadaan genting atau adanya kekosongan hukum maka presiden sebagai kepala negara bisa mengeluarkannya.

Faisal mengatakan bahwa kondisi seperti yang disebutkan itu tidak terjadi saat ini, sehingga Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan Perppu. Jika tetap dipaksakan, dia menilai justru akan menjadi presiden buruk bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Baca juga  Menunggu Kiprah Fauzi-Eva

“Sebagai negara hukum sudah ada saluran hukumnya, yaitu judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Bukan sebentar-sebentar ada demo terus dibuat Perppu,” kata Faisal dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Lanjut dia, melakukan amandemen atau revisi UU adalah hal yang biasa bagi Indonesia yang merupakan negara hukum guna melakukan perbaikan-perbaikan agar menjadi lebih baik. “Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019,” ujar Faisal.

Baca juga  Fadlan Muhammad Akhirnya Bantah Kabar Pisah Dengan Lyra Virna
Baca juga  Efek Karhutla Meluas, Seluruh Wilayah Sumut Diselimuti Asap

Faisal menyarankan agar presiden tidak mengeluarkan Perppu terkait pengesahan revisi UU KPK. Dia juga mengimbau para pihak yang tidak setuju dengan UU KPK supaya melakukan langkah hukum melalui judicial review di MK.

Lembaga yudikatif itu, lanjut Faisal, baru dapat menerima uji materi UU KPK setelah undang-undang tersebut masuk lembaran negara. “Jadi ada mekanismenya. Itulah gambaran kita sebagai negara hukum,” pungkas Faisal. (Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

DPD KNTI Tanjungbalai sesalkan Tidak Semua Nelayan Tradisional Mendapatkan Asuransi Nelayan

PILIHANRAKYAT.ID, Sumatera Utara-Senin Tanggal 4 Oktober PLT Walikota memimpin Apel pagi sekaligus pemberian asuransi ramayana untuk nelayan...

BEM PTAI : Tidak Masuk Akal TNI Disusupi PKI, Masyarakat Sudah Cerdas

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) bersilaturahmi dengan Panglima Kostrad Letjen...

Kiai Said: Kekayaan Simbol dan Kultural NU Intrumen Gerakan Revolusi Mental

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Penggerak Pemimpin Agama Pelopor dan Penggerak...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...