PILIHANRAKYAT. ID, Probolinggo-Langkah progresif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo dalam membentuk Panitia Kerja (Panja) Pupuk mendapat apresiasi tinggi dari pihak Pupuk Indonesia. Pembentukan Panja tersebut dinilai sebagai wujud kepedulian nyata terhadap persoalan pelik distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini membebani petani di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Dalam pernyataannya, Pupuk Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya DPRD melalui Panja Pupuk dalam menyikapi keluhan petani, terutama terkait praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta dugaan adanya intimidasi terhadap petani oleh oknum-oknum tertentu.
Kondisi ini telah menimbulkan keresahan dan tekanan psikologis yang memaksa petani membeli pupuk dengan harga tidak wajar demi kelangsungan usaha pertanian mereka.
“Panja ini sangat penting untuk mengembalikan keadilan distribusi pupuk. Kami mencermati bahwa penyimpangan dalam distribusi pupuk dan lemahnya pengawasan di lapangan telah merugikan banyak petani kecil. Kami mendukung penuh langkah-langkah DPRD dalam mengusut tuntas penyimpangan ini,” ujar perwakilan Pupuk Indonesia ke Ketua Panja Pupuk DPRD Kab. Pribolinggo, Rabu (21/05/2025).
Selain menyoroti persoalan harga dan intimidasi, Pupuk Indonesia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Data yang tidak akurat menjadi salah satu penyebab banyak petani tidak dapat mengakses pupuk subsidi yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, upaya Panja untuk mendorong validasi data hingga tingkat desa dan kelompok tani dinilai sangat strategis.
Pupuk Indonesia juga mengapresiasi komitmen Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo dalam beberapa aspek, di antaranya:
Melakukan investigasi dan audit tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Menindak tegas pelaku pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.
Menjamin keterlibatan petani dalam pemutakhiran data e-RDKK secara partisipatif.
Mendorong transparansi serta pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan distribusi pupuk berlangsung secara akuntabel.
Pihak Pupuk Indonesia berharap Panja ini tidak sekadar menjadi simbol politik, melainkan mampu menjadi motor penggerak reformasi tata kelola pupuk yang lebih berpihak pada petani kecil.
“Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pelaksana di lapangan sangat dibutuhkan. Kami siap berkolaborasi demi terwujudnya distribusi pupuk yang adil, transparan, dan mendukung swasembada pangan nasional,” tutupnya.
