Pemuda dan Akuntabilitas Publik

banner 468x60
Syaiful, Kader PMII Pangkal Pinang 

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta- Pasal 1 UU 40/2009 menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara indonesia yang memenuhi periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Kalau berkaca pada UU 40 tahun 2009 tentang pemuda, indonesia dengan jumlah penduduk 271.349.889 jiwa berdasarkan statistik tahun 2021 dan jumlah pemuda 66 juta lebih merupakan asset besar yang dimiliki bangsa ini. Terutama dalam mengawasi pelayanan publik baik ditingkat nasional maupun didaerah.

Pemuda merupakan elemen penting dimasyarakat yang juga sebagai agen kontrol terhadap penyelenggaraan dan pelayanan publik. Adapun cara pemuda untuk mengontrol pelayanan publik adalah dengan cara berperan aktif dalam mengawasi pelayanan publik, menyampaikan kritik dan pengaduan pelayanan publik.

Pasal 16 UU 40 tahun 2009 bahwa pemuda merupan agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial dalam pembangunan nasional yang merupakan bentuk peran aktif pemuda. Yang dimaksud dengan peran aktif pemuda terhadap kontrol sosial adalah memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik atau memberikan kemudahan akses informasi.

AKUNTABILITAS PUBLIK

Merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah diamanahkan kepada mereka. Merupakan salah satu unsur yang paling penting untuk dilaporkan adalah keuangan. Akuntabilatas publik sangat penting karena masyarakat bisa melihat dan mengawasi transparansi penggunaan dana.

Fungsi akuntabilitas publik
Menurut bowen ada 3 fungsi akuntabilitas publik, yaitu:
1> sebagai alat kontrol berjalannya demokrasi
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya seluruh rakyat indonesia boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah (eksekutif) dan dewan perwakilan daerah (legislatif). Seharusnya ketika sudah dipilih rakyat mereka harus bekerja dan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat.
2> menekan tindakan korupsi
Tindakan korupsi tidak hanya disebabkan oleh keinginan untuk memperkaya pribadi, tetapi juga didukung dengan sistem yang bagus yang bisa dimanfaatkan.
3> meningkatkan efisinsi dan efektifitas
(Meningkatkan efisiensi) pemerintah terus berbenah dengan mengefisiensikan pelayanan kepada masyarakat. (Meningkatkan efektivitas) untuk meningkatkan kepuasan seluruh stakeholder masyarakat pemerintah harus melakukan seluruh prosesnya dengan efektif guna untuk mencapai target.

akuntabilitas publik adalah hal yang sangat penting dimana akuntabilitas publik merupakan media kontrol, untuk melihat rekam jejak dari kepala pemerintahan/daerah atau pejabat terkait. Sehingga masyarakat bisa mempertimbangkan kembali untuk memilih pejabat terkait berdasarkan data rekam jejak tersebut. Selain itu akuntabilitas publik juga merupakan tolak ukur sukses-gagalnya kepemimpinan pada masa jabatan tertentu. Selain itu pihak yang berkepntingan bisa mengevaluasi kinerja yang dilakukan apakah sudah mencapai target.

PERAN PEMUDA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

Pasca pilkada serentak 2020 sesuai dengan janji pada saat kampanye bupati dan wakil bupati terpilih reza hedavid dan debby vita dewi mulai merealisasikan beberapa janji kampanyenya yang salah satu dari beberapa janji yang direalisasikan ialah memberikan seragam sekolah gratis untuk seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta tanpa terkecuali.

Beberapa media online memberitakan bahwa program baju sekolah gratis sudah dilauncing tinggal proses pelaksanaannya saja. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bangka selatan (Sumadi). Sumadi menjelaskan untuk pengadaan baju sekolah di tingkat SD dan SMP sudah melalui mekanisme yang berlaku yaitu melalui lelang proyek di LPSE bangka selatan

Ditengah wabah covid-19 yang melanda indonesia bahkan di kabupaten bangka selatanpun terus bertambah jumlah positif setiap harinya. Beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah pusat dan daerah saperti lockdown sampai PPKM darurat serta mempercepat vaksin massal demi menekan jumlah covid-19. Bantuan seragam sekolah ini dinilai sangat berarti bagi masyarakat ditengah kesulitan ekonomi.

Selain itu program unggulan bupati dan wakil bupati juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang berdampak terhadap kualitas SDM bangka selatan untuk jangka panjang. Karena untuk membangun daerah tidak bisa”lari sprint cukup lari santai” maksudnya bahwa untuk membangun suatu daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu bertahun-tahun oleh karenanya pemerintah daerah harus dibangun infrastrukturnya dulu dan tak kalah penting adalah membangun SDM nya.

Disisi yang lain mengingat anggaran yang digunakan sangat fantastis senilai 3 milliar rupiah. Dana tersebut sangatlah besar apalagi dibebankan menggunakan anggaran APBD 2021. Maka disinilah pentingnya peran pemuda dalam mengawasi pelayanan publik dan akuntabilitas publik dikabupaten bangka selatan.

Banyak langkah nyata yang bisa dilakukan sebagai pemuda yang produktif. Pemuda harus ikut berperan peran untuk mengawasi serta mengevaluasi setiap layanan publik yang dilakukan pemerintah. Sehingga tindakan korupsi bisa diminimalisir dan kinerja pemerintah daerah bisa lebih efisien dan efektif. Kalau ditemukan hal yang tidak seharusnya maka harus berani mengkritik dan mengajukan pengaduan kepada pengawas eksternal seperti DPRD dan OMBUDSMAN. Dengan kata lain selain DPR/DPRD dan OMBUDSMAN pemuda juga pengawas eksternal terhadap layanan publik dan akuntabilitas publik.

(RED/PR.ID)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *