Presiden 3 Periode, Kepentingan Kelompok.

- Advertisement -

Jakarta-Perbincangan tentang periode kekuasaan mencuat kembali menjadi polemik di berbagai kanal komunikasi warga, mulai media massa hingga sosial media.

Presiden Indonesia, Joko Widodo

Isu ini kerapkali muncul bahkan bukan kali ini saja ramai menjadi polemik publik. Presiden Jokowi merespons. ”Bolak-balik sikap saya enggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat dan tidak berminat menjadi presiden tiga periode.” Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi Senin, 15 Maret 2021.

Meski demikian, pernyataan tersebut tak meredakan dugaan beberapa kalangan tentang adanya skenario sebagian elite politik yang menghendaki adanya pembahasan tentang amendemen UUD 1945, yang salah satunya terkait dengan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Dibalik gencarnya kelompok yang menginginkan Jokowi 3 periode. Salah satu Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Refly Harun, menyarankan kalau masa jabatan presiden hanya satu periode, namun selama 6 hingga 7 tahun. Jikalau ingin lebih dari satu periode, diharapkan tidak diperbolehkan secara berturut atau diberi jeda selama 5 tahun.

​Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amandemen terbatas UUD 1945, secara mengejutkan muncul ke publik. Argumentasi mengenai isu itupun dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Walaupun konstitusi negara kita bisa berubah kapan saja karena sifatnya yang kontemporer.

Baca juga  Jangan Jadikan Korban Komoditas Politik

Namun, apabila hal itu terjadi maka, efek yang tumbuh dari perubahan itu tentu saja, wacana ini akan membahayakan proses konsolidasi demokrasi kita. Jika direalisasikan, ini akan menghadirkan ketidakpastian periodisasi kekuasaan. Sekaligus itu akan memberi dampak psikologis bagi ketidakpastian yang sama pada periode kekuasaan di level pemerintahan daerah.

Baca juga  Pendidikan Perioritas Pemprov Gorontalo

​Dampak Politis

Bill Gelfeld, professor Hubungan Internasional di Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, dalam disertasinya yang berjudul “Preventing Deviations from Presidential Term Limits in Low and Middle Income Democracies”, menyebutkan bahwa alih-alih membawa kemajuan, studi di berbagai negara menunjukkan bagaimana penyimpangan terhadap masa jabatan presiden justru berdampak negatif.

Pertama, secara psikopolitis akan memengaruhi motif orang berkuasa tanpa batasan. Jika diubah menjadi tiga periode, atau bahkan dibuat fleksibel, maka di kemudian hari, akan muncul keinginan yang sama untuk terus mengubahnya, misalnya dari tiga periode menjadi empat periode dan seterusnya.

Baca juga  Bocil Top Up Voucher Game Online 800 RB; KPAI Serukan Lindungi Anak Dari Pengaruh Game Online

Kedua, nilai hakiki pembatasan kekuasaan sebagai cara untuk memagari keinginan orang menjadi penguasa absolut akan terdekonstruksi. Ingat, kekuasaan itu pada dasarnya ingin dinikmati selama mungkin. Ketidakpastian dalam pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden akan menghadirkan praktik demokrasi kolusif.

Ketiga, ketidakjelasan pembatasan periode kekuasaan, juga berdampak pada menguatnya model konsensus dengan basis pertimbangan elitis. Jadi, politik bukan lagi berbasis penghormatan pada konstitusi yang ajek, melainkan selera individu ataupun kepentingan kekelompokan.

Relevansi

Secara normatif, praktik pembatasan masa jabatan presiden memiliki peran untuk menstabilkan politik dan memfasilitasi pembangunan demokrasi. Singkatnya, praktik ini menawarkan penangkal untuk masalah yang mengarah pada otoritarianisme.

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden, dapat dianggap sebagai jalan memuluskan penguatan oligarki semata, yang secara jangka panjang dapat mengancam kelestarian demokrasi.

Berhenti sesuai amanat konstitusi, jauh akan lebih diapresiasi jika dibandingkan dengan tetap berharap kekuasaan yang melampaui takaran.

Fahri Ali

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Dapat Kuota Sedikit, Ketua F. PPP Kebumen Segera Komunikasi Dengan DPR RI

PILIHANRAKYAT.ID, Kebumen- Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)kembali dibuka untuk formasi guru honorer kategori agama. Berbeda...

Kunjungan Ke Yogyakarta, Airlangga Bertemu Buya Syafii

PILIHANRAKYAT.ID, Yogyakarta-Buya Syafii Ma'arif menerima kunjungan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dikediamannya, Nogotirto, Gamping, Sleman. Dalam pertemuan itu,...

Djarot Syaiful Hidayat, Pemprov DKI Kurang Matang

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menyayangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak melakukan perencanaan...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...