PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta kader Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui dukungan yang disertai masukan dan kritik konstruktif. Menurut dia, sikap tersebut merupakan konsekuensi politik Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Ormas MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa mengawal jalannya pemerintahan tidak hanya dilakukan dengan memberikan dukungan, tetapi juga memastikan setiap program berjalan lebih baik melalui evaluasi dan penyempurnaan.
“Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut,” kata Bahlil. Menurut dia, dinamika dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan hal yang wajar sehingga membutuhkan pengawasan dari seluruh kader partai.
Bahlil juga meminta kader Partai Golkar yang duduk di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, aktif menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui fungsi pengawasan. Ia menegaskan Golkar tidak perlu meniru pola politik partai lain karena memiliki cara sendiri dalam menyampaikan pandangan politik kepada pemerintah.
Sebagai contoh, Bahlil menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya yang harus diperbaiki.
Menurut Bahlil, tugas Partai Golkar adalah memastikan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi. Ia bahkan menginstruksikan seluruh kader Golkar di DPR, termasuk yang bermitra dengan para menteri dari Partai Golkar, agar aktif memberikan masukan demi penyempurnaan kebijakan.
Bahlil menegaskan fungsi pengawasan merupakan bagian dari tugas parlemen. Karena itu, kritik terhadap pemerintah maupun para menteri tidak boleh dipandang sebagai bentuk perlawanan, melainkan dukungan untuk memperbaiki kualitas program. Di sisi lain, ia juga meminta kader Golkar bersikap objektif dengan mengapresiasi setiap kebijakan pemerintah yang dinilai berhasil, sembari terus mendorong perbaikan terhadap program yang masih memiliki kekurangan.
