MUI; Negara Harus Mengatur Hal Yang Menjadi Kewajiban Negara

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, JAKARTA – Negara tidak sembarang dalam menangani kasus Taliban, karena negara mempunyai kewajiban dalam mengatur urusan keamanan sebangaimana mestinya. Aturan itu merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya dalam menindak orang yang mempunyai kasus.

Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), merupakan upaya negara mengatur hal yang menjadi kewajiban negara.

Menurut dia, hal ini yang membuat negara menjadi tidak sembarangan dalam mempidanakan orang seperti di Taliban.

Hal ini dikatakan Ikhsan merespons pernyataan netizen di media sosial yang mengatakan RKUHP membuat Indonesia memidanakan rakyatnya layaknya Taliban.

Harus termaktup dalam aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang. Jadi tidak bisa mengelkaim orang itu bersalah, harus ada bukti yang nyata untuk menghukum orang yang akan dipidanakan. Itu baru negara yang menerapkan aturan sesuai dengan porsinya.

Baca juga  Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, KOPRI PB PMII Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU TPKS

Untuk diketahui, dalam RKUHP, terdapat sejumlah pasal kontroversial di kalangan masyarakat seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, terkait perzinahan atau kesusilaan dan pidana mati. “Justru kita supaya tidak menjadi Taliban itu maka kita harus mendudukkan mana yang menjadi kewajiban negara mana yang tidak,” kata Ikhsan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Baca juga  PSTI DIY Gelar Rakerda, LTAD Jadi Fokus Garapan

Tanggung jawab itu penting, sebab itu merupakan kepercayaan orang yang harus dijalankan. “Kalau semuanya dilepaskan dari urusan tanggung jawab negara ya nanti kita kayak Taliban justru semaunya sendiri,” ujarnya.

Ikhsan kemudian menegaskan dalam RKUHP negara tidak mengatur perzinahan misalnya, untuk menembus batas privasi seseorang. Tambahnya dia, KUHP yang ada merupakan warisan kolonial yang menganut nilai-nilai individu dan liberal tidak semestinya ada di masyarakat.

Baca juga  Viral, Rumah Tangga Andre Taulany Retak! Begini Pengakuan Pengadilan Agama Tanggerang

Senada dengan yang dikatakan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan harus ada langkah lanjutan dari Presiden Jokowi setelah menunda pembahasan RKUHP. Langkah lanjutan ini untuk memastikan poin-poin dalam RKUHP yang mengancam demokratisasi, terealisasi.

Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan membentuk sebuah komite untuk membahas RKUHP. ICJR menyebutnya sebagai Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara menyebut komite itu harus melibatkan elemen masyarakat, termasuk akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait dengan RKUHP. “Keberadaan Komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat di dalam pemerintahan ini supaya selalu sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi konstitusional dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” kata Anggara, Jumat (20/9) kemaren. (Rifai/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Kementrian ESDM Mengeluarkan Peta Rawan Bencana Gunung Semeru

PILIHANRAKYAT.ID, Dalam rangka mengurangi resiko bencana geologi khususnya akibat letusan Gunung Api Semeru, Badan Geologi, cq. Pusat...

Mendagri Minta Kepri Tetap Kendalikan Pandemi

PILIHANRAKYAT.ID, Batam - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Kepulauan...

Sajak-sajak Salman Al-Madury

Rukun Rindu Setalah selesai menghitung waktujarak semakin merontaMenghendaki sebuah jumpa Maka...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...