Nestapa Papua dan Konflik yang Berlanjut

- Advertisement -

“Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi hati saya merasakan air mata dan penderitaan  orang Papua. Maka dari itu wahai orang Papua, hari ini kukembalikan harga dirimu sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia” (Gus Dur).

Kesulitan masyarakat Papua sudah terjadi pada zaman Soeharto. Sejak itu, masyarakat Papua sering dirugikan dalam segala hal. 3 Maret 1973, awal mula kesulitan masyarakat Papua yang ditandai dengan peresmian tambang lembaga Freport Sulhur oleh Soeharto.

Kehadiran Freeport di Pegunungan Erstberg langsung mengancam penduduk asli dari Suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Perusahaan ini juga merampas berhektar-hektar tanah milik masyarakat setempat.

Pada 1977, protes mayarakat Suku Amungme dan enam suku lainnya memuncak jadi perlawanan terbuka. Mereka memotong pipa penyalur bijih tembaga, membakar gudang, dan melepaskan kran tangki persediaan bahan bakar milik Freeport. Insiden ini terdengar sampai Jakarta. Soeharto kemudian menerapkan kebijakan keras lewat pendekatan keamanan, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pun diturunkan.   

Bukan hanya tanah mereka saja yang dirampas, harga diri Papua juga tercabik-cabik dengan digantinya nama Papua ke Irian Barat lalu Irian Jaya. Diskriminasi, marjinalisasi dan krisis segala bidang menjadi momok yang setiap saat memburu masyarakat Papua.

Baca juga  Pancer Ing Penjuru - Pentas Produksi XXXIV Teater ESKA 2019

Untung, Indonesia mengalami transisi yang menandakan berakhirnya Orde Baru. Fajar reformasi terbit memberi sedikit pemandangan segar bagi masyarakat Indonesia, begitupun Papua yang sering mendapat perlakuan  diskriminasi . Runtuhnya orde baru, memberi keuntungan sendiri bagi masyarakat Papua. Tentu, kerena setelah itu lahirlah kebijakan yang tak terlalu mengikat akan hak dan kebebasan masyarakat Indonesia sendiri.

Habibi dan Gus Dur, bak  dewa bagi masyarakat Papua yang telah mengembalikan harga diri mereka sebagai manusia seutuhnya. Terutama pada masa Gus Dur, dengungan toleransi benar-benar membuat hak dan kebebasan masyarakat begitu tampak. 

Baca juga  Mahasiswa Jakarta Gelar Diskusi Online

Terkait masyarakat Papua, ada  dua permintaan yang dikabulkan oleh Gus Dur yaitu: mengganti nama Irian Jaya ke Papua dan memperbolehkan Papua mengibarkan bendera bintang kejora asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Gus Dur selalu memperjuangkan hak asasi masyarakat Papua karena bagi dia Papua adalah bagian NKRI yang juga punya hak yang sama dengan masyarkat yang lain.

Gus Dur, mampu menghentikan Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin keluar dari RI. Gus Dur yang juga dikenal dengan tokoh toleransi  dapat  menanamkan kepercayaan kembali bagi masyarakat Papua ke Pimpinan negara ini.

Baca juga  Kerusuhan Di Wamena, Ini Pengakuan Korban

Era Baru Jokowi

Setelah reformasi berjalan normal, isu diskriminasi dan rasial mulai surut. Tapi tak dinyana, pada pereode ke-2 Jokowi, lagi-lagi masyarkat Papua mendapat tindakan diskriminasi dari oknom masyarakat, banyak asrama Papua diberbagai tempat mendapat penyerangan seperti di Malang, Surabaya, Semarang dan Sulawesi. Di Jawa Timur, isu yang beredar terkait bentrokan di Malang disebabkan oleh adanya bendera merah putih yang sobek di halaman asrama Papua.

Apapun alasan oknum yang melakukan tindakan anarkis dan rasisme tidak dapat dibenarkan,  karena Indonesia adalah negara yang menjungjung tinggi hukum yang berlaku. Suku Papua dan suku yang lain adalah sama di mata hukum.

Kasus penggerebekan yang dilakukan oknum masyarakat, memunculkan protes keras dari segenap kalangan Papua. Pemerintah sendiri harus turun tangan untuk menyelesaikan kasus tersebut, mengingat sebagian wilayah Papua masih ”hangat” terkait isu yang ingin memisahkan diri dari RI.

Saat ini 20/08/2019, di wilayah strategis seperti di Yogyakarta dan Bandung, mahasiswa Papua melakukan aksi menuntut “Beri Hak Menentukan Nasib Sendiri Rakyat Papua untuk Solusi Mengakhiri Penjajahan dan Rasisme di Papua Barat”. Aksi ini kelanjutan protes yang dilakukan oleh masyarakat Papua baik  yang di Papua maupun di luar Papua.

Baca juga  Ketua PCNU Jakpus : Nabi Bersama Orang Yang Menyantuni Anak Yatim

Peneliti senior Human Right Watch (HRW) Andreas Harsono, menilai pemerintah harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan rasialisme yang acapkali tersasar pada masyarakat Papua (tirto.id 20/08/2019). Pemerintah tidak cukup hanya mendengungkan kata perdamaian dan permintaan maaf, tapi harus ada tindakan nyata dalam menangani kasus diskriminasi dan rasialisme tersebut. (Cipto/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Rayakan Hari Santri Nasional, Kemenag Gelar Pameran Pesantren Vitual

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta- Kementerian Agama menggelar Pameran Pesantren Virtual (Pesantren Virtual Exhibition). Pameran ini dalam rangka Peringatan Hari...

Kunjungi PCNU Jakarta Pusat, Ini Pesan Kiai Said

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berkunjung ke Sekretariat Pengurus...

Perkuat Konsolidasi Kinerja, Bidang Penataan Aparatur Organisasi PB PMII Gelar Orientasi

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta- Sebagai bagian terpenting dalam organisasi PMII, Bidang Penataan Aparatur Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...