PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Setditjen PPDT) menggelar pelatihan penginputan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada aplikasi SIPANDAI, Rabu, 6 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penanggung jawab kerja sama dari unit kerja di lingkungan Ditjen PPDT.
Pelatihan dipimpin Ketua Tim Pokja Hukum Setditjen PPDT, Abrori. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola kerja sama pembangunan daerah tertinggal agar lebih terstandarisasi, akuntabel, dan berbasis digital.
Paparan teknis disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Ratna Wulandari. Ia memandu peserta memahami fitur aplikasi SIPANDAI, mulai dari pengelolaan master data, pengunggahan dokumen kerja sama, hingga penginputan RKT secara mandiri.
Saat ini tercatat 49 perjanjian kerja sama (PKS) aktif. Namun baru tiga RKT yang telah diunggah ke dalam sistem. Seluruh unit kerja ditargetkan segera menuntaskan penginputan data tersebut. Evaluasi pelaksanaan kerja sama akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan dan satu tahun, lalu dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kendala teknis teridentifikasi, seperti data mitra yang belum terdaftar hingga kesalahan format dokumen. Direktorat Sarana dan Prasarana melaporkan adanya dokumen yang diunggah dalam bentuk tautan sehingga tidak terbaca sistem. Masalah tersebut langsung ditangani administrator dengan menambahkan data mitra dan mengarahkan peserta mengunggah dokumen dalam format resmi.
Sementara itu, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Daerah mencatat kendala administratif berupa belum ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU). Kondisi ini dinilai menghambat pelaksanaan PKS meskipun dokumen pendukung telah siap. Penandatanganan MoU pun menjadi prioritas tindak lanjut.
Forum juga menyoroti aspek penganggaran kerja sama di tengah kebijakan efisiensi. Setiap unit kerja eselon II diminta memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung kegiatan, sekaligus mengoptimalkan kontribusi dari mitra. Hal ini dinilai penting karena capaian indikator kinerja utama sangat bergantung pada realisasi program kerja sama.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Kemendesa PDT membangun sistem pemantauan kerja sama yang transparan dan berbasis data. SIPANDAI diharapkan menjadi instrumen utama dalam evaluasi kinerja kerja sama sekaligus mendorong efektivitas pembangunan di daerah tertinggal.
