PILIHANRAKYAT. ID – Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram (kg) di Jawa Timur (Jatim) naik dari Rp16 ribu ke Rp18 ribu. Kenaikan ini berdasarkan SK Pj Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan kenaikan HET ini sudah melalui perhitungan yang matang. Harga baru ini bertujuan agar menjaga stabilisasi ketersediaan atau stok komoditas tersebut di Jatim.
“Urgensi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Jatim bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan,” ujar Adhy, Jumat (17/1/2025).
Adhy menyebut HET LPG 3 kg sebesar Rp16 ribu itu tak pernah berubah dan sudah berlaku sejak 10 tahun lalu, atau dari 2015 lalu dan bertahan hingga awal Januari 2025.
Sampai akhirnya ada penyesuaian harga BBM yang berpengaruh pada biaya transportasi dan distribusi LPG 3 kg. Maka menurutnya, HET-nya harus ikut disesuaikan menjadi Rp18 ribu.
“Komponen harga yang dinaikkan, yakni biaya distribusi dan margin agen namun tidak menaikkan harga pokoknya,” terangnya.
Lebih lanjut, Adhy pun menjelaskan provinsi lain sudah melakukan penyesuaian harga LPG 3 kg terlebih dahulu, di antaranya Provinsi Jawa Tengah pada Agustus tahun 2024 dan Provinsi Bali Januari tahun 2023.
“Kalau tidak naik, otomatis terjadi pergeseran stok dan harga lebih tinggi. Konsekuensinya terjadi kelangkaan dan itu menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Adhy juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta jajaran kepolisian di Jawa Timur untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Sekaligus, memastikan kelancaran distribusi, dan penjualan LPG 3 Kg sesuai dengan HET. Sehingga subsidi energi lebih tepat sasaran.
“Yang kami pertahankan bagaimana ketersediaan gas LPG di Jatim terjaga dan melebihi kebutuhan masyarakat. Hiswana dan Pertamina juga sudah menyatakan akan memenuhi semuanya apalagi harga sudah cukup bagus,” imbuh Adhy.
Namun, di tengah penyesuaian harga ini, Adhy mengingatkan tentang pentingnya pendataan peserta kepemilikan bansos LPG 3 kg bagi masyarakat tidak mampu. Sebab kenyataannya, sebagian dari mereka yang mampu secara ekonomi dan tidak terdata, ikut membeli.
“Kita perlu mekanisme yang lebih akurat dan tepat dengan data supaya subsidi benar-benar digunakan untuk mereka yang tidak mampu,” tegasnya.