Kasus Imam Nahrowi, Jokowi; Ingatkan Anak Buahnya Agar Hati-hati Dalam Penggunaan APBD

jokowi
Kasus Imam Nahrowi, Jokowi; Ingatkan Anak Buahnya Agar Hati-hati Dalam Penggunaan APBD
banner 468x60

PILIHANRAKYAT.ID, Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Pasalnya, Jokowi langsung mengintruksikan kepada anak buahnya untuk waspada dalam menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, mengundurkan diri dari kabinet setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Imam Nahrawi sudah bertemu Presiden Joko Widodo pada Kamis (19/9/2019) pagi ini, dan menyerahkan surat pengunduran diri.

Pasalnya, presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Imam Nahrawi. “Tadi sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora,” kata Jokowi, Kamis siang.
Namun, Jokowi belum menentukan siapa penggantinya, sebab surat baru diterimanya, Ia juga belum memutuskan apakah penggantinya nanti akan diisi oleh pejabat tetap atau hanya pelaksana tugas (Plt).

Keputusan yang akan diambil oleh Presiden Jokowi masih belum pasti, “Tentu saja akan kami segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai Plt (pelaksana tugas),” ucap Jokowi.

Menanggapi kasus ini, Jokowi mengatakan bahwa dia menghormati langkah KPK, karena sifat KPK merupakan lembaga tertinggi negara. Jadi, kalau Menpora masih tersangka, itu langkah KPK untuk menindak lanjuti kasus tersebut, sehinggga harus diapresiasi.

Selanjutnya, Jokowi mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati dalam menggunakan APBN. Karena seluruh penggunaan APBN akan diperiksa oleh lembaga audit. Jadi kalau sudah masuk dalam tersangka, maka tindak lanjutnya harus dibawa keranah hukum.

Apabila ditemukan indikasi penyelewengan, maka akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Sebab, aparat penegak hukum merupakan lembaga hukum (KPK) yang paling dominan dalam mengurus tersangka korupsi.

“Ya semuanya hati-hati menggunakan anggaran, APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan, urusannya bisa dengan aparat penegak hukum,” ujar Jokowi.
(Rifai/PR.ID)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *