Revisi UU KPK, Menteri Hukum dan HAM Sudah Ingkar Janji Kepada Wakil KPK

Foto: liputan6
revisi UU KPK
banner 468x60

PILIHANRAKYAT.ID, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang akan mengundang KPK dalam pembahasan revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 sudah dilanggar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif kecewa atas janji itu. “Pak Laoly berjanji mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly tidak memenuhi janji tersebut,” ujar Laode, Rabu (18/09/2019).

Dia menjelaskan bahwa janji Yasonna Laoly tersebut disampaikan kepada Laode pada saat dia datang ke kantor Yasonna pada Kamis pekan lalu. Akan tetapi janji itu hanya omongan belaka yang dilontarkan oleh Laoly. Laode menuturkan dia bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang bermaksud meminta daftar inventarisasi masalah (DIM) versi Pemerintah yang diserahkan kepada DPR.

Nyatanya, Yasonna Laoly tidak memberikan DIM tersebut lalu berjanji mengajak KPK mengikuti rapat pembahasan revisi UU KPK bersama DPR dan pemerintah. janji yang dikatakan itu sangat diharapkan oleh Laode. Sebab, dalam pembahasan revisi UU KPK itu merupakan pembahasan bersama agar tidak ada kotra-pro lagi.

Kekecewaat itu muncul saat sidang paripurna selesai. Janji Yasonna Laoly itu tak dilaksanakan hingga revisi UU KPK diketok DPR pada Selasa lalu, 17 September 2019. Ada apa sebenarnya dalam pembahasan revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 itu? “Kami tidak dimintai pendapat sama sekali dan tidak ada satu lembar surat resmi dari Pemerintah dan DPR yang diterima KPK dalam proses pembahasan revisi UU KPK.”

Adapun Menteri Yasonna Laoly mengklaim Pemerintah sudah membahas revisi UU KPK bersama Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif pengesahan di DPR. Tapi dia tidak merinci kapan pertemuan tersebut dilakukan. “Saya berkomunikasi dengan Pak Laode, saya menerima Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo di kantor saya mengenai soal ini. Saya sampaikan poin-poin yang kami sepakati,” ucapnya seusai Rapat Paripurna DPR pada Selasa lalu, 17 September 2019.

“Saya berkomunikasi dengan Pak Laode, saya menerima Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo di kantor saya mengenai soal ini. Saya sampaikan poin-poin yang kami sepakati,” ucapnya seusai Rapat Paripurna DPR pada Selasa lalu, 17 September 2019.

Menurut Yasonna Laoly, dalam pertemuan dengan para petinggi KPK tadi dijelaskan beberapa materi revisi RUU KPK, di antaranya status KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan pegawainya berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Bahkan, kata Yasonna, mereka membahas pembentukan Dewan Pengawas KPK hingga izin penyadapan oleh Dewan Pengawas. Pasalnya, Laode membantah semua klaim Yasonna Laoly tersebut. (Rifa’i/PR.ID)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *